Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah (Peraturan MENPAN-RB No. 10 /2019). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

  • Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;

  • Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;

  • Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan

  • Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masingmasing instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

  1. Pengendalian Gratifikasi

    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

    1. unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan

    2. unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

  2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

    1. unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;

    2. unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;

    3. unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risikoyang telah diidentifikasi; dan

    4. unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.

  3. Pengaduan Masyarakat

    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

    1. unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;

    2. unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;

    3. unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan

    4. unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

  4. Whistle Blowing System

    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

    1. unit kerja telah menerapkan whistle blowing system;

    2. unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system; dan

    3. unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

  5. Penanganan Benturan Kepentingan

    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

    1. Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;

    2. Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;

    3. Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;

    4. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan

    5. Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

  6. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai

    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

    1. Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN;

    2. Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN.

 

Adapun eviden untuk mencapai target diatas adalah sebagai berikut:

No. Indikator Kerja Dokumen Pendukung
1.            Pengendalian Gratifikasi            Banner
Print screen banner di website BT-MEPPO
Undangan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi
Daftar hadir sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi
Materi sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi
Foto sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi
Surat pernyataan terkait pengendalian gratifikasi
SK terkait tim kerja pembangunan Zona Integritas tahun 2019
Laporan Pelaksanaan, Monev dan Rencana Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas
Laporan pengendalian gratifikasi semester 1 tahun 2019
Laporan pengendalian gratifikasi semester 2 tahun 2019
Peraturan Kepala BPPT tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi
2.            Penerapan SPIP            SK tentang Satgas SPIP tahun 2019
Materi pelatihan SPIP
Prosedur Tindakan Perbaikan, Pencegahan dan Peningkatan Berkelanjutan
Formulir Identifikasi Risiko dan Monitoring Risiko
Laporan Satgas SPIP 2018
Monitoring Analisis Risiko dan Peluang
Laporan Satgas SPIP 2019_1
Laporan Satgas SPIP 2019_2
Undangan sosialisasi SPIP
Daftar hadir sosialisasi SPIP
Materi presentasi sosialisasi SPIP
Foto kegiatan sosialisasi SPIP
3.                Pengaduan Masyarakat                SK Kepala BTMEPPO No. 027 Tahun 2019 tentang Penetapan Personil Pengelola Layanan Konsultasi dan Pengaduan
Prosedur Pengelolaan Pengaduan
Website BTMEPPO link dengan https://pengaduan.bppt.go.id/
Pengaduan melalui medsos BTMEPPO
Surat pernyataan Kepala BTMEPPO tidak ada pengaduan tahun 2019
Daftar induk penerimaan pengaduan tahun 2019
Surat pernyataan tim marketing BTMEPPO tahun 2019
Surat pernyataan pengelola medsos BTMEPPO tahun 2019
Monev penanganan pengaduan masyarakat
Surat pernyataan Kepala BTMEPPO tidak ada pengaduan tahun 2020
Surat pernyataan tidak ada pengaduan tahun 2019
Monev penanganan pengaduan masyarakat 1
Monev penanganan pengaduan masyarakat 2
Laporan monev pengaduan masyarakat semester 1 2019
Laporan monev pengaduan masyarakat semester 2 2019
Laporan monev pengaduan masyarakat semester 1 2020
4.          Whistle-Blowing System          Pengaduan Whistle-Blowing System website BTMEPPO
Banner Whistle-Blowing System di BTMEPPO
Pengaduan Whistle-Blowing System lewat medsos BTMEPPO
Undangan sosialisasi terkait WBS
Daftar hadir sosialisasi terkait WBS
Foto kegiatan sosialisasi terkait WBS
Surat Edaran Kepala BTMEPPO terkait WBS di lingkungan BTMEPPO
Surat pernyataan tidak ada pengaduan Whistle-Blowing System lewat medsos BTMEPPO per-triwulan
Surat pernyataan Kepala BTMEPPO tidak ada pengaduan masyarakat 2019
Laporan evaluasi terhadap WBS 2019
5.                Penanganan Benturan Kepentingan                Prosedur Tindakan Perbaikan, Pencegahan dan Peningkatan Berkelanjutan
Formulir pakta integritas personil BTMEPPO
Pakta integritas personel lab. BTMEPPO
Undangan sosialisasi terkait benturan kepentingan
Daftar hadir sosialisasi terkait benturan kepentingan
Materi sosialisasi terkait benturan kepentingan
Foto kegiatan sosialisasi terkait benturan kepentingan
Surat Edaran Kepala BTMEPPO terkait benturan kepentingan
Analisa Konflik keterlibatan Personil
Pakta integritas personel lab. BTMEPPO
Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penanganan Benturan Kepentingan
SK Kepala BTMEPPO terkait Pengangkatan Pejabat Pengadaan barang dan jasa dan pejabat penerima hasil pekerjaan barang dan jasa
SK Kepala BTMEPPO terkait Penetapan PPK dan Pejabat Penandatangan SPM
SK Kepala BTMEPPO terkait Penetapan Personil Pelaksana DIPA
Formulir analisa konflik
Hasil evaluasi benturan kepentingan