(021) 757-912-78      meppo@bppt.go.id
 

LAYANAN JASA


Didalam Peraturan MENPAN-RB No. 10 Tahun 2019, Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

  • Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

  • Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

  • Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

  • Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

  • Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, yaitu:

  1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

    1. Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;

    2. Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya; dan

    3. Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhdap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.

  2. Pola Mutasi Internal

    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

    1. unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;

    2. unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan

    3. unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhdap kebijakan pola rotasi internal.

  3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

    1. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge); dan

    2. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

  4. Penetapan Kinerja Individu

    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

    1. telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;

    2. ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;

    3. telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan

    4. hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

  5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan; dan

  6. Sistem Informasi Kepegawaian

    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

 

Adapun eviden untuk mencapai target diatas adalah sebagai berikut:

No. Indikator Kerja Dokumen Pendukung
1.  Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi  Proyeksi Kebutuhan Pegawai
Peta Jabatan dan Analisis Jabatan
2. Pola Mutasi Internal SOP Mutasi Internal BTMEPPO dan SK Pengangkatan Personil
3.     Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi     Realisasi Pelatihan Pegawai 2019
Evaluasi Pelatihan Personil 2019
Rencana Pelatihan Pegawai 2020
Dokumen SKP dengan isian pengembangan kompetensi
Monev kegiatan kompetensi
4.    Penetapan Kinerja Individu    Perjanjian Kinerja BTMEPPO
SOP Penggunaan aplikasi SKP
Sampling SKP Pegawai
Salinan Peraturan Kepala BPPT No.4 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai BPPT
5.   Penegakan Aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai   Salinan Peraturan Kepala BPPT No. 278 Tahun 2011 tentang kode etik pegawai BPPT
SK Kode Etik Pegawai BTMEPPO
Surat Edaran tentang Penetapan Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan BTMEPPO
6. Sistem Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Data Kepegawaian Terpadu

 

 

Hubungi Kami

 ALAMAT :
  Klaster Teknologi Produksi, Maritim dan Transportasi
Kawasan PUSPIPTEK
Tangerang Selatan,
Banten - 15314, Indonesia
 
 KANTOR :
  Lt.2, Gd. Teknologi 2 BPPT No. 251
 
 WORKSHOP / LAB :
  Gd. Balai Teknologi MEPPO-BPPT No. 250

Statistik Pengunjung

Hari ini2
Kemarin78
Minggu ini270
Bulan ini1100
Total79648